Ragam  

Terkait Rencana Pengunduran Dirinya sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD: Saya akan Memberikan Contoh

Terkait Rencana Pengunduran Dirinya sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD: Saya akan Memberikan Contoh
Terkait Rencana Pengunduran Dirinya sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD: Saya akan Memberikan Contoh/ Foto: Instagram@mohmahfudmd

gosipbintang.com – Mahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, berencana mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Sebagaimana kita ketahui, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai salah satu kontestan Pilpres 2024. Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Jokowi.

Sekedar informasi, Mahfud selama ini kerap melontarkan protes dan kritik moral terhadap situasi politik yang terjadi saat ini.

Pasangan Ganjar Pranowo itu, secara terbuka dan terang-terangan menyampaikan rencananya untuk mundur saat ditanya oleh seorang warga di Semarang dalam acara ‘Tabrak Prof!’, Selasa (23/1/2024) lalu.

“Negara kita sekarang ini sedang mengalami ketidakbaikan. Kami melihat tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan. Negara tidak lagi netral dalam penyelenggaraan pemilu. Terdapat penempatan aparat. Bahkan Presiden pun terlibat, perangkat desa pun ikut dikerahkan,” ujar warga tersebut ketika mengajukan pertanyaan.

BACA JUGA:  Kembalikan KTA PDIP, Mantan Bupati Subang Ngaku Ikuti Langkah Mentor Politiknya Maruarar Sirait

“Kami, generasi muda, membutuhkan kepastian. Terkait pernyataan sore tadi dari Pak Ganjar yang menyarankan Prof Mahfud untuk menghindari konflik kepentingan, beliau menyarankan agar Prof Mahfud mundur saja dari kabinet. Kami ingin melihat sikap tegas dari Prof Mahfud,” tanya warga tersebut.

Sebagai mana informasi yang beredar luas, Ganjar telah berkali-kali menyarankan Mahfud mundur sebagai Menkopolhukam. Hal itu, terang Ganjar di maksudkan demi menjaga agar pemilu berlangsung jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan.

Mahfud dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Ia menyatakan bahwa apa yang di sampaikan Ganjar kepada publik adalah kesepakatan bersama sejak awal.

“Pada waktu yang tepat, saya akan mengajukan pengunduran diri dengan cara yang baik,” ujarnya.

Memberikan Contoh ke Pejabat Negara

Menurut Mahfud, ia berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

BACA JUGA:  Jadwal Lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 dan Stasiun TV yang Menyiarkannya

Oleh karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang di sampaikannya seusai Debat ke-4.

Setelah debat cawapres pada Minggu (21/01) lalu, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud mengungkapkan bahwa ia telah banyak belajar dari Presiden Jokowi.

“Saya ingin memberikan contoh, jika saya menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya akan memanfaatkan fasilitas negara? Selama tiga bulan ini, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” ujar Mahfud.

Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin menggunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas pemerintah saat kampanye.

BACA JUGA:  Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas, Pemkab Purwakarta Sertifikasi Ribuan Hektar Perkebunan Manggis

“Ikut tim sukses, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik terlihat menggunakan jabatan,” tambahnya.

Dalam penutupannya, Mahfud menyatakan, “Saya percaya bahwa contoh yang saya berikan hanya perlu menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”

“Saya menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan tulus. Dan berdasarkan ketulusan itu, saya akan melanjutkan tugas-tugas tersebut bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.

“Oleh karena itu, mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak pula menyebut fasilitas negara sebagai pemberian pribadi, karena fasilitas tersebut adalah milik negara,” tutupnya.